ARUSBAWAH.CO -  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim menuntut Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPID Kaltim membuka seluruh hasil Computer Assisted Test (CAT), psikotes, dan wawancara seluruh peserta sebelum Gubernur menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan.

Desakan itu muncul setelah daftar nama tujuh besar calon komisioner KPID periode 2025–2028 diumumkan tanpa ada komunikasi dan transparan, kepada Fraksi PKB yang merasa tak dianggap dalam prosesnya.

Hingga kini, SK penetapan dari Gubernur Kaltim belum keluar.

Di internal DPRD Kaltim sendiri, PKB menjadi satu-satunya fraksi yang mengaku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut persoalan bukan sekadar soal koordinasi internal, tetapi justru dugaan ketidaktransparanan dalam penilaian seleksi.

Ia menilai publik wajib mengetahui nilai riil dari CAT, psikotes, serta wawancara tiga tahapan kunci yang menentukan lolos atau tidaknya peserta.

“Saya merasa dalam proses pemilihan KPID ini kok seolah-olah mereka tidak menganggap keberadaan Ketua Komisi I yang dari Fraksi PKB. Itu saja sudah aneh. Kalau dilangkahi berarti ada yang disembunyikan, tidak ada transparansi,” ujar Damayanti saat ditemui di DPRD Kaltim pada, Minggu (30/11/2025).

Indikasi Ketertutupan dan Masalah Seleksi

Menurut Damayanti, indikasi ketidakberesan makin terlihat ketika tak satu pun komisioner petahana masuk tujuh besar, padahal tiga nama petahana sebelumnya dikenal berpengalaman.

Damayanti tidak secara langsung menuding adanya persekongkolan, namun ia menilai indikasinya sangat terlihat dari proses seleksi KPID.

“Kalau soal hasil CAT sampai wawancara saya belum crosscheck sejauh itu ya. Tapi kalau melihat prosesnya, seperti ada indikasi. Dari KPID sebelumnya, satu pun tak ada yang terakomodir. Minimal masuk 10 besar lah. Itu juga tidak,” katanya.

Ia menilai, ketertutupan nilai menjadi akar semua kegaduhan.

Kata dia, tanpa membuka nilai CAT, psikotes, dan wawancara, publik sulit percaya pada objektivitas seleksi.

“Bukan meremehkan orang baru, tapi biasanya yang sudah terbiasa di bidang itu pasti lebih menguasai. Tapi ya saya tidak bagian dari situ, jadi belum tahu detailnya,” tegasnya.

Damayanti mengaku sudah meminta pimpinan DPRD untuk meninjau ulang seluruh proses seleksi, termasuk membuka nilai.