ARUSBAWAH.CO - Sepekan lalu, tepat satu tahun masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025-2030.
Rudy Mas’ud bersama Seno Aji resmi dilantik pada 20 Februari 2025 untuk menahkodai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Dengan demikian, kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji kini telah memasuki tahun kedua.
Selama satu tahun menjabat, sejumlah kebijakan dan langkah strategis Gubernur Kaltim menjadi sorotan publik, baik dalam bentuk apresiasi maupun kritik.
Arusbawah.co telah merangkum berbagai kebijakan positif vs kontroversi yang mewarnai tahun pertama kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Kebijakan Positif Rudy Mas'ud
1. GratisPol
Program GratisPol menjadi salah satu kebijakan unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud bersama Seno Aji.
Program ini dirancang sebagai paket layanan publik terpadu yang memberikan berbagai fasilitas gratis bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi beban pengeluaran warga.
GratisPol mencakup enam sektor utama.
Pertama, pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, termasuk program D3, S1, S2, sampai S3.
Kedua, layanan kesehatan gratis untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas medis.
Selain itu, pemerintah juga membebaskan biaya administrasi kepemilikan rumah guna mendorong kepastian hukum aset masyarakat.
GratisPol turut menyediakan seragam sekolah gratis bagi pelajar, serta layanan internet gratis yang menjangkau seluruh desa di Kaltim untuk memperkuat konektivitas digital.
Tak hanya itu, program ini juga menghadirkan umrah gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka di tengah masyarakat.
Melalui GratisPol, Pemprov Kaltim menargetkan pemerataan kesejahteraan sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah provinsi.
2. Pembangunan Jembatan Sungai Nibung
Jembatan Sungai Nibung menjadi salah satu capaian yang dibanggakan Gubernur Rudy Mas’ud dalam tahun pertamanya memimpin Kalimantan Timur.
Proyek yang sempat mangkrak sejak 2014 dan melewati empat periode kepemimpinan gubernur itu akhirnya berhasil dituntaskan di era kepemimpinannya.
Jembatan Sungai Nibung telah diresmikan pada 24 Februari 2026.
Gubernur Kaltim tersebut menyebut penyelesaian infrastruktur itu sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam menuntaskan proyek-proyek lama yang tertunda.
Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan yang sempat berlarut-larut kini berhasil dirampungkan.
Jembatan Sungai Nibung menghubungkan Desa Kandungan Jaya di Kecamatan Kaubun dengan Desa Pelawan di Kecamatan Sangkulirang.
Keberadaannya dinilai memiliki peran strategis dalam memperlancar arus transportasi masyarakat, sekaligus mendukung distribusi hasil perkebunan dan perikanan di kawasan pesisir Kutai Timur.
3. Pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang di Kubar
Sebagai upaya menghadirkan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah pedalaman, telah diresmikan Jalan Tering-Ujoh Bilang yang menghubungkan Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Ruas Jalan Tering-Ujoh Bilang dengan panjang efektif 28,325 kilometer dan panjang efisien 19,280 kilometer ini terdiri dari empat segmen yang menjadi penghubung strategis antarwilayah, menggantikan ketergantungan masyarakat pada transportasi sungai selama puluhan tahun.
Dengan terbukanya akses jalan tersebut, mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini cukup tinggi di kawasan pedalaman.
Kehadiran jalur darat Tering-Ujoh Bilang memperkuat akses distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya lokal lainnya sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan hulu Mahakam.
Namun, di balik sejumlah kebijakan dan capaian strategis tersebut, kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud juga tak lepas dari sorotan.
Sejumlah kontroversi turut mencuat dan sempat menyeret namanya dalam perdebatan publik di Kalimantan Timur.
Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud
1. Mobil Dinas Rp8,5 miliar
Pengadaan mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar menjadi sorotan luas di tengah masyarakat.
Besaran anggaran tersebut dinilai cukup tinggi dan memicu perdebatan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi belanja daerah yang tengah digaungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Bahkan, sepanjang sejarah kepemimpinan di Kaltim, belum pernah ada pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai anggaran sebesar itu.
Kehadiran mobil dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut pun menuai kritik dari berbagai kalangan.
Mulai dari influencer, tokoh politik, pejabat publik, hingga masyarakat umum turut menyampaikan pandangan dan mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis tersebut.
2. Dugaan Intimidasi Asisten Pribadi Rudy Mas’ud ke Wartawan
Nama Rudy Mas’ud sempat terseret kontroversi dugaan intimidasi terhadap wartawan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 21 Juli 2025m silam.
Insiden terjadi usai agenda resmi ketika seorang perempuan yang diketahui sebagai asisten pribadi gubernur beberapa kali meminta wawancara dihentikan dan terekam mengucapkan kata “tandai-tandai”.
Tindakan tersebut memicu reaksi jurnalis yang merasa diintervensi saat mengajukan pertanyaan di luar agenda kegiatan yang baru saja rampung pada saat itu.
Pihak Pemprov melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan menjelaskan bahwa gubernur saat itu dalam kondisi kelelahan dan telah memberi isyarat untuk mengakhiri sesi wawancara.
Meski begitu, peristiwa ini tetap memunculkan perdebatan publik terkait kebebasan pers dan etika komunikasi di lingkungan pemerintahan.
3. Isu Dinasti Politik
Nama Rudy Mas’ud turut ramai diperbincangkan dalam isu tudingan dinasti politik yang menyeret keluarga besarnya di Kalimantan Timur.
Rudy Mas’ud yang kini menjabat sebagai Gubernur Kaltim periode 2025–2030 sebelumnya merupakan anggota DPR RI sebelum mengundurkan diri untuk maju dalam Pilgub.
Di lingkar keluarga Mas’ud, sejumlah nama juga menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun legislatif.
Sang kakak, Hasanuddin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur periode 2024-2029.
Kemudian Abdul Gafur Mas’ud pernah menjadi Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023 sebelum akhirnya terjerat OTT KPK terkait dugaan suap proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU.
Nama Rahmad Mas’ud juga dikenal sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2016-2021 dan Wali Kota Balikpapan periode 2020-2024 serta kembali menjabat untuk periode 2025-2030.
Sementara itu, istri Rudy Mas’ud, Syarifah Suraidah, kini duduk sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 mewakili Kalimantan Timur, menggantikan Rudy Mas’ud yang mundur karena mencalonkan diri sebagai gubernur.
Selain itu, Syahariah Mas’ud juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur periode 2024-2029.
Begini Jawaban Rudy Mas’ud soal Tudingan Dinasti Politik
Penghentian praktik dinasti politik menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada 23 Februari 2026.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud memberikan pernyataan terbuka di depan massa.
“Kami tidak ada politik dinasti. Mestinya tahu bagaimana tentang pemilu di Indonesia ini,” tuturnya.
“Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuh persyaratan boleh memiliki hak politik, dipilih maupun memilih,” sambung Rudy Mas’ud.
(shi)
