Anggota yang menggunakan transportasi umum negara atau daerah otonom mendapat prioritas dan layanan gratis.

Jika menggunakan kendaraan pribadi, penggantian biaya diberikan setara dengan tarif transportasi umum.

Selain itu, anggota DPR yang pulang ke kampung halaman karena urusan pribadi seperti meninggalnya anggota keluarga juga tetap dianggap menjalankan tugas resmi dan berhak mendapat penggantian biaya perjalanan.

Anggota yang menghadiri sidang lebih dari dua bulan berturut-turut di Jakarta berhak atas penggantian perjalanan pulang-pergi hingga dua kali setahun.

DPR RI PERTAMA - Dewan Perwakilan Rakyat yang pada awalnya bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945/ Cas Oorthuys/Nederlands Fotomuseum

Sebuah Gambaran Sejarah yang Menarik

Fakta ini memberikan perspektif menarik tentang bagaimana kondisi finansial anggota DPR RI pada awal masa Republik Indonesia berbeda jauh dibandingkan sekarang.

Nominal gaji yang kecil itu, sekitar Rp 3.500 per bulan, dipadukan dengan tunjangan representasi, fasilitas rumah dan kendaraan, hingga penggantian biaya perjalanan, menunjukkan bahwa negara saat itu lebih menekankan pada penyediaan sarana yang mendukung tugas legislatif daripada nominal gaji tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961, pengaturan ini juga bertujuan memastikan anggota DPR tetap fokus pada tugas negara tanpa harus terbebani kebutuhan pribadi.

Gaji dan tunjangan disusun sedemikian rupa agar anggota bisa melaksanakan fungsi legislasi secara maksimal, termasuk hadir dalam rapat, melakukan kunjungan kerja, atau mewakili DPR di berbagai wilayah Indonesia. (pra)

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.