Tak hanya itu, Rohim juga mencermati bagaimana istilah 'otonomi daerah' kini makin jarang disebut dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, seolah memberi sinyal bahwa perhatian terhadap kemandirian daerah semakin berkurang.

“Kita seperti ditarik mundur ke zaman sentralisasi kekuasaan. Padahal semangat reformasi dulu ingin membalik itu,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengajak semua pihak di tingkat lokal untuk tidak pasif dalam menghadapi situasi ini.

Perjuangan mempertahankan hak daerah atas pengelolaan sumber daya harus terus disuarakan, agar wilayah penghasil tidak terus-menerus menjadi penonton di tanah sendiri.

“Jika masyarakat dan pemerintah daerah diam, maka kondisi ini akan terus terjadi. Kita harus bergerak agar ada keadilan distribusi hasil tambang,” pungkas Rohim. (adv)