Ia menyatakan bahwa mobil dinas yang saat ini dipakainya, yakni Toyota Avanza Veloz, sudah cukup untuk kegiatan kedinasannya, sehingga tidak perlu membeli mobil dinas baru yang lebih mahal. 

Fawait menjelaskan bahwa anggaran untuk pembelian mobil dinas sebaiknya dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan untuk penyandang disabilitas, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), dan kegiatan sosial lainnya. 

Langkah ini ia ambil sebagai bentuk kesederhanaan gaya kepemimpinan dan komitmen terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.

3. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan

Helmi Hasan juga termasuk kepala daerah yang memilih tidak menggunakan mobil dinas baru setelah menjabat sebagai Gubernur Bengkulu pada 2025. 

Ia menilai kendaraan dinas lama masih layak digunakan sehingga tidak perlu ada pengadaan mobil baru dari anggaran daerah. 

Helmi bahkan meminta agar anggaran yang semula disiapkan untuk kendaraan dinas dialihkan ke program pembangunan. 

Dana tersebut rencananya difokuskan untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Bengkulu.

4. Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo

Hasto Wardoyo menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan wakil wali kota setelah menjabat di Kota Yogyakarta. 

Ia menilai mobil dinas lama yang tersedia masih dalam kondisi baik sehingga tidak perlu diganti dengan kendaraan baru. 

Anggaran pengadaan mobil dinas yang diperkirakan hampir Rp3 miliar kemudian diminta untuk dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.