ARUSBAWAH.CO - Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar memicu perdebatan luas di tengah masyarakat baru-baru ini.

Kendaraan mewah tersebut sempat menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah.

Di tengah kritik yang berkembang, Gubernur akhirnya memutuskan untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pihak penyedia.

Di sisi lain, ada sejumlah pejabat Indonesia yang menolak fasilitas mobil dinas, baik karena menilai nilainya terlalu fantastis maupun memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk operasional.

Mereka beralasan ingin menjaga efisiensi anggaran, sekaligus menekankan kesederhanaan sebagai simbol kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. 

Berikut beberapa pejabat Indonesia yang menolak fasilitas mobil dinas:

1. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi 

Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025–2030, Dedi Mulyadi menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya sendiri. 

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak ingin kendaraan dinas baru dibeli khusus untuk gubernur, karena sudah memiliki mobil pribadi yang memadai dan ingin menghindari kebiasaan setiap pemimpin baru otomatis mengganti mobil dinas. 

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa anggaran yang seharusnya untuk pembelian mobil dinas baru lebih baik dialihkan ke program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan dan perbaikan rumah warga kurang mampu. 

Selain itu, ia juga mendorong budaya efisiensi dalam penggunaan kendaraan dinas pemerintah provinsi.

2. Bupati Jember, Muhammad Fawait 

Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait dan menjabat sebagai Bupati Jember periode 2025–2030, menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya.