Ia menambahkan, perombakan menyeluruh sistem pajak saat ini sangat penting, termasuk menurunkan PPN menjadi 8% sebagai stimulus langsung bagi UMKM dan rumah tangga menengah ke bawah.

Langkah ini bertujuan memperkuat basis penerimaan progresif sekaligus menahan penurunan permintaan domestik.

Di sisi pengeluaran, CELIOS meminta pemangkasan alokasi APBN non-prioritas, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap pengeluaran kepolisian, serta peninjauan penuh terhadap pendanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.

Dana hasil penghematan sebaiknya dialihkan untuk bantuan tunai langsung bagi kelompok rentan, agar dampaknya cepat dan terukur.

Untuk menjaga disiplin fiskal, CELIOS juga mendorong restrukturisasi utang (penyesuaian tenor/coupon) dan moratorium penerbitan utang baru hingga indikator ruang fiskal membaik.

Untuk menghilangkan konflik kepentingan dan kebocoran tata kelola, pemerintah harus menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri dan wakil menteri memegang jabatan rangkap, terutama di sektor investasi dan hilir yang terkait dengan entitas seperti Danantara.

Selain itu, proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Food Estate sebaiknya dihentikan karena membebani keuangan negara.

Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, menambahkan bahwa regulasi pajak Indonesia membutuhkan perombakan menyeluruh.

Pajak yang dibayarkan pejabat negara harus dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas, agar masyarakat dapat menilai kesesuaian kekayaan yang dilaporkan dengan kontribusi pajak mereka.