ARUSBAWAH.CO - Kekayaan kabinet di pemerintahan Prabowo - Gibran turut disorit CELIOS (Center for Economic and Law Studies). 

Dalam keterangan pers-nya, CELIOS sampaikan bahwa situasi ekonomi Indonesia dalam beberapa minggu terakhir mencerminkan akumulasi masalah yang terus-menerus: ketimpangan, perpajakan yang tidak adil, pengeluaran yang tidak efisien, dan utang pemerintah yang membengkak.

Solusi nyata dan dapat diterapkan sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat menengah dan bawah.

CELIOS lalu menyerukan Reset Ekonomi Indonesia melalui delapan tuntutan kebijakan utama yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memperkuat APBN, dan melindungi daya beli rumah tangga.

Di lapangan, tekanan fiskal meningkat sementara konsumsi rumah tangga melemah, dan persepsi publik terhadap akuntabilitas pengeluaran negara terus menurun.

CELIOS menegaskan bahwa Menteri Keuangan selaku pengendali fiskal harus segera diganti.

Selain itu, rencana kenaikan tunjangan DPR harus dicabut, gaji anggota DPR dibatasi maksimal tiga kali Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, dibentuk Komite Remunerasi Independen untuk pejabat negara, dan anggota parlemen harus membuka informasi dana reses secara publik.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, menekankan perlunya segera menindak ketidakadilan pajak.

“Pemerintah harus memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, CELIOS terus mendorong penerapan Pajak Kekayaan dan percepatan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset agar aset hasil kejahatan ekonomi bisa dipulihkan,” kata Bhima.