ARUSBAWAH.CO -  Sebuah kampanye digital bertajuk "Flexing PPN-mu" ramai diperkenalkan oleh tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 350 Indonesia, dan Climate Rangers Jakarta.

Melalui unggahan di media sosial, ketiga organisasi tersebut mengajak masyarakat untuk menunjukkan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mereka bayarkan dari aktivitas belanja sehari-hari melalui fitur Add Yours di Instagram.

Kampanye ini tidak sekadar mengajak masyarakat membagikan struk belanja, tetapi juga menjadi sarana untuk menyuarakan pandangan mengenai keadilan perpajakan, khususnya terhadap industri yang dinilai memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Apa Itu "Flexing PPN-mu"?

Dalam materi kampanyenya, masyarakat diajak mengunggah bukti pembayaran PPN dari pembelian sehari-hari, mulai dari secangkir kopi hingga kebutuhan lainnya.

Menurut penggagas kampanye, langkah tersebut bertujuan menunjukkan bahwa jutaan masyarakat Indonesia secara rutin membayar pajak melalui konsumsi sehari-hari.

Di sisi lain, mereka menilai perusahaan-perusahaan di sektor industri fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas, seharusnya memperoleh beban pajak yang lebih besar karena aktivitasnya dinilai menimbulkan dampak lingkungan dan biaya pemulihan yang tinggi.

Kampanye tersebut menggunakan tagar #YangMerusakYangBayar.

Soroti Keadilan Pajak

Dalam salah satu materi kampanye, disebutkan bahwa masyarakat membayar pajak mulai dari penghasilan hingga konsumsi sehari-hari.

Sementara itu, organisasi penggagas kampanye mempertanyakan kontribusi industri fosil terhadap penerimaan negara dibandingkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Narasi lain dalam kampanye juga menyoroti bahwa penerimaan negara dari PPN dinilai sangat besar karena berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat luas.

Mereka mengajak publik untuk melihat kembali struk belanja sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap transaksi turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Desak Pajak Lebih Besar untuk Industri Fosil

Melalui kampanye tersebut, CELIOS, 350 Indonesia, dan Climate Rangers Jakarta mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai memberikan dampak lingkungan signifikan.

Mereka berpendapat bahwa tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membantu pembiayaan pemulihan bencana maupun kerusakan lingkungan.

Sejumlah materi kampanye juga mengangkat isu biaya penanganan bencana yang menurut mereka sebagian ditanggung melalui anggaran negara yang berasal dari penerimaan pajak masyarakat.

Ramai di Media Sosial

Kampanye "Flexing PPN-mu" disebarkan melalui unggahan grafis berisi ajakan kepada masyarakat untuk membagikan bukti pembayaran PPN menggunakan fitur Add Yours di Instagram.

Selain mengedukasi mengenai peran PPN dalam penerimaan negara, kampanye ini juga bertujuan memicu diskusi publik mengenai konsep polluter pays principle atau prinsip "pihak yang menyebabkan pencemaran harus menanggung biayanya", yang telah dikenal dalam berbagai kebijakan lingkungan di sejumlah negara.

Hingga saat ini, kampanye tersebut terus beredar di media sosial dan mengundang beragam tanggapan dari warganet terkait isu perpajakan, keadilan fiskal, dan perlindungan lingkungan. (pra)