Ia menyoroti kasus-kasus seperti kriminalisasi warga, kekerasan seksual yang diabaikan, hingga lambannya penanganan kasus pembunuhan di Muara Kate.

"Negara gagal hadir untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Ketika negara absen, masyarakat menjadi korban," tegasnya.

Fathul juga menyoroti bahwa tahun pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Namun, menurutnya, hal itu hanyalah demokrasi semu yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Ia menilai pemerintahan saat ini hanya berganti kekuasaan tanpa membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

"Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan, apalagi dalam konteks penegakan hukum dan HAM," tambahnya.

Kritik keras juga disampaikan kepada aparat kepolisian dan pemerintah.