Selain meningkatkan penerimaan daerah, pendekatan itu juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha masyarakat, serta memperkuat pembangunan ekonomi di kawasan sepanjang DAS Mahakam.

Nilai Ekonomi Jasa Ekosistem Perlu Dihitung

Ayub juga menekankan bahwa seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu menghitung nilai ekonomi jasa ekosistem yang dimiliki sungai.

Penyediaan air bersih, pengendalian banjir, habitat perikanan, hingga fungsi ekologis lainnya dinilai memiliki nilai ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan Pengembangan DAS Mahakam sebagai Sumber PAD

Meski menawarkan peluang besar, Ayub mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi DAS tidak lepas dari berbagai tantangan.

Degradasi lingkungan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan data, hingga belum terintegrasinya pengelolaan DAS ke dalam perencanaan pembangunan daerah masih menjadi persoalan yang harus dibenahi.

Ia juga menyoroti besarnya peluang sektor pariwisata berbasis sungai.

Menurut berbagai kajian yang dirujuk dalam bukunya, DAS Mahakam memiliki daya tarik berupa bentang alam, keanekaragaman hayati, dan budaya masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi destinasi ekowisata.

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, promosi, dan tata kelola yang baik agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Potensi Perikanan dan Transportasi Air

Di sektor perikanan, Ayub menyebut DAS Mahakam merupakan salah satu pusat produksi perikanan air tawar di Kalimantan Timur.

Potensi ekonomi sektor ini dinilai dapat terus meningkat apabila dibarengi dengan praktik budidaya dan penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, penggunaan alat tangkap yang merusak maupun pencemaran sungai justru akan mengurangi manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dan pemerintah daerah.

Transportasi air juga disebut memiliki peluang besar.

Jalur Sungai Mahakam selama ini menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah Kaltim.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor tersebut dinilai dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui mekanisme retribusi maupun pelayanan transportasi yang lebih tertata.