Sebagai informasi, di pemberitaan sebelumnya, Wakil Rektor UWGM Samarinda, Suyanto, mengungkapkan kampus swasta memang sangat bergantung pada pembayaran mahasiswa.

Berbeda dengan kampus negeri yang disubsidi APBN, swasta belum memiliki sumber pendapatan lain untuk menopang biaya operasional.

“Kalau negeri kan ada subsidi dari pusat, jadi tidak perlu mikir listrik atau gaji dosen. Di swasta tidak ada. Sumber kehidupan kami murni dari mahasiswa. Jadi kalau SPP hilang, kampus mati,” ujar Suyanto saat dikonfirmasi redaksi Arusbawah.co beberapa waktu lalu. 

Karena dana Gratispol belum cair, UWGM terpaksa menunda sejumlah kegiatan penting awal semester, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penundaan ini dilakukan untuk memprioritaskan gaji dosen dan biaya rutin seperti listrik.

“Kami alihkan cash flow. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang harusnya mulai jalan di awal semester kami tunda dulu. Prioritas utama untuk gaji dosen dan kebutuhan rutin seperti listrik,” ujar Suyanto.

Suyanto menegaskan, Gratispol hanya menanggung SPP mahasiswa, sementara komponen lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan almamater tetap dibebankan ke mahasiswa.

“Di perjanjian jelas, kampus swasta masih boleh memungut di luar SPP. Jadi uang gedung, pendaftaran, almamater tetap ada. Kalau tidak, pengembangan kampus terhambat,” pungkasnya.

(wan)