ARUSBAWAH.CO -  Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, menanggapi kekhawatiran sejumlah perguruan tinggi swasta terkait keterlambatan transfer dana program Gratispol Pendidikan.

Hal itu disampaikannya saat ditemui Arusbawah.co pada Jumat (3/10/2025) siang di ruang kerjanya.

Apa saja yang disampaikannya? Simak berita soal Gratispol Pendidikan di bawah ini. 

Kampus Swasta Dinilai Lebih Fleksibel Dibanding Kampus Negeri

Ketika ditanya soal keluhan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) yang menyebut hidup-mati mereka bergantung pada SPP mahasiswa, Dasmiah justru menilai kampus swasta memiliki fleksibilitas lebih dibanding perguruan tinggi negeri.

“Kalau swasta malah enak, lebih fleksibel. Sebenarnya yang kasihannya yang 6 PTN ini, dia menunggu kan. Terus sekarang 6 PTN ini loh mereka tuh enggak ada biaya untuk membiayai mereka saat ini,” ujarnya.

Dasmiah mengatakan bahwa uang tersebut diperkirakan baru akan keluar akhir Oktober atau awal November 2025, untuk langsung dibayarkan semuanya.

"Sementara nanti uang itu akhir Oktober atau awal November sudah keluar, malah lebih mudah langsung dibayar semua,” tambahnya.

Menanggapi anggapan kampus swasta bahwa mereka tidak punya biaya untuk operasional, Dasmiah menegaskan hal itu salah.

“Mereka itu kampus swasta kan baru sekarang kan prosesnya baru pendaftaran. Kampus swasta itu mau ada Gratispol mau enggak ada, bulan Oktober baru orang daftar ulang,"katanya.

Perbedaan Pendaftaran Mahasiswa Jadi Kunci Fleksibilitas

Dasmiah menekankan perbedaan antara kampus negeri dan swasta adalah waktu pendaftaran mahasiswa dan skema pembayaran.

Ia menilai, kampus negeri sudah memulai kuliah sejak Agustus, sementara kampus swasta baru membuka pendaftaran pada September-Oktober.

“Kalau negeri dia kan sudah kuliah di September ini full loh mereka kuliah. Sementara apalagi kayak UINSI kan enggak bayar sama sekali. Kalau yang lain kan masih ada sempat bayar. UINSI enggak ada uang sama sekali loh,” jelasnya.

Terkait tudingan bahwa kampus swasta dilarang memungut biaya gedung atau SPP sebelum dana Gratispol cair, Dasmiah menegaskan hal itu keliru.

“Enggak, uang gedung boleh. Yang enggak boleh itu UKT. Nah, kalau di PTN kan tidak ada uang gedung,” ujarnya.

Ia menambahkan, kampus swasta tetap boleh memungut uang gedung dengan jumlah wajar agar kuota mahasiswa tetap terpenuhi.

“Sementara mereka boleh memungut uang gedung, tapi kita minta janganlah besar-besar supaya mahasiswamu banyak, supaya banyak yang kuliah. Uang gedung berarti kan masa sebulan aja membutuhkan berapa ratus juta biaya. Kan nggak masuk akal,” katanya.

Keterlambatan Dana Gratispol Disebut Tidak Menjadi Masalah

Dasmiah menegaskan, soal keterlambatan transfer dana Gratispol seharusnya tidak menjadi masalah bagi kampus swasta.

SPP tetap akan ditanggung Gratispol, sementara biaya lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan almamater bisa diatur kampus secara mandiri.

“Makanya kemarin dengan beberapa perguruan tinggi swasta, kalian jangan bikin masalah dong, yang harusnya tidak masalah. Itu loh enggak enggak masuk akal kan?” tegasnya

Sebagai informasi, di pemberitaan sebelumnya, Wakil Rektor UWGM Samarinda, Suyanto, mengungkapkan kampus swasta memang sangat bergantung pada pembayaran mahasiswa.

Berbeda dengan kampus negeri yang disubsidi APBN, swasta belum memiliki sumber pendapatan lain untuk menopang biaya operasional.

“Kalau negeri kan ada subsidi dari pusat, jadi tidak perlu mikir listrik atau gaji dosen. Di swasta tidak ada. Sumber kehidupan kami murni dari mahasiswa. Jadi kalau SPP hilang, kampus mati,” ujar Suyanto saat dikonfirmasi redaksi Arusbawah.co beberapa waktu lalu. 

Karena dana Gratispol belum cair, UWGM terpaksa menunda sejumlah kegiatan penting awal semester, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penundaan ini dilakukan untuk memprioritaskan gaji dosen dan biaya rutin seperti listrik.

“Kami alihkan cash flow. Penelitian dan pengabdian masyarakat yang harusnya mulai jalan di awal semester kami tunda dulu. Prioritas utama untuk gaji dosen dan kebutuhan rutin seperti listrik,” ujar Suyanto.

Suyanto menegaskan, Gratispol hanya menanggung SPP mahasiswa, sementara komponen lain seperti uang gedung, pendaftaran, dan almamater tetap dibebankan ke mahasiswa.

“Di perjanjian jelas, kampus swasta masih boleh memungut di luar SPP. Jadi uang gedung, pendaftaran, almamater tetap ada. Kalau tidak, pengembangan kampus terhambat,” pungkasnya.

(wan)