ARUSBAWAH.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan alokasi belanja transfer sebesar sekitar Rp5,89 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Rudy Mas'ud pada 6 Januari 2026.

Dari total belanja daerah sebesar sekitar Rp15,15 triliun, belanja transfer menjadi salah satu komponen terbesar.

Nilainya mencapai Rp5,89 triliun atau hampir dua perlima dari total keseluruhan belanja daerah tahun 2026.

Belanja transfer tersebut terdiri atas dua komponen utama, yakni belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Porsi terbesar berada pada belanja bagi hasil yang dianggarkan sekitar Rp4,76 triliun.

Dana ini disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari distribusi pendapatan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, belanja bantuan keuangan ditetapkan sekitar Rp1,13 triliun.

Bantuan keuangan ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota maupun kebutuhan tertentu yang menjadi prioritas daerah.

Besarnya alokasi belanja transfer menunjukkan posisi strategis pemerintah provinsi dalam mendistribusikan kemampuan fiskal kepada daerah kabupaten/kota.

Anggaran ini berdiri terpisah dari belanja operasi yang mencapai sekitar Rp8,16 triliun maupun belanja modal sekitar Rp1,06 triliun.

Dalam struktur APBD 2026, belanja transfer hanya berada di bawah belanja operasi dari sisi nominal.

Jika dibandingkan dengan belanja modal yang sekitar Rp1,06 triliun, nilai belanja transfer hampir lima kali lebih besar.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tersebut menjadi dasar hukum penyaluran belanja transfer sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dengan alokasi Rp5,89 triliun, distribusi dana bagi hasil dan bantuan keuangan akan menjadi salah satu komponen utama dalam pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. (raf)