“Meskipun kayunya tampak lapuk, jumlahnya menunjukkan pembalakan sudah sangat masif. Ini harus jadi cermin bagi Kaltim,” tegasnya.

Nurhadi juga menyoroti ekspansi perkebunan dan aktivitas ekstraktif yang terus melebar di berbagai kawasan Kaltim.

Hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap dan pengendali air membuat hujan berintensitas sedang pun berpotensi berubah menjadi bencana besar, terutama di wilayah dengan topografi yang rawan.

Komisi II DPRD Kaltim pun mendorong pengawasan jauh lebih ketat terhadap alih fungsi hutan, khususnya pada sektor perkebunan sawit, kehutanan, dan aktivitas lain yang mengubah tata ruang secara signifikan.

Tanpa langkah tegas, mereka menilai risiko bencana seperti yang terjadi di Sumatera bukan sekadar kemungkinan, tetapi ancaman nyata yang bisa menimpa Kaltim kapan saja.

(adv)