ARUSBAWAH.CO -  Lembaga Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (CELIOS) merilis hasil evaluasi tahunan terhadap kinerja pejabat kabinet Prabowo–Gibran.

Dalam laporan berjudul “Rapor Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran”, CELIOS menilai bahwa sejumlah pejabat publik menunjukkan performa di bawah ekspektasi.

Salah satu temuan yang paling mencuri perhatian adalah posisi Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pejabat dengan kinerja terburuk dan direkomendasikan untuk reshuffle.

Menurut laporan tersebut, Bahlil mendapatkan nilai -151 poin, menjadikannya pejabat dengan penilaian paling rendah di antara seluruh anggota kabinet.

CELIOS menyebut penilaian ini didasarkan pada survei gabungan antara panel ahli (expert judgment) dan responden publik.

Metodologi Penelitian 

Dalam penjelasan di laporan CELIOS, penilaian dilakukan melalui dua metode: survei berbasis expert judgment (panel) dan penilaian masyarakat umum.

Panel diisi oleh 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional, mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta energi dan lingkungan.

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses informasi luas, kemampuan analisis kebijakan yang tajam, dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif.

Survei pakar dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025, dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya.

Sementara itu, survei masyarakat umum dilaksanakan secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah—pedesaan, pinggiran, hingga perkotaan.

Pengumpulan data publik dilakukan secara digital melalui iklan terarah di Facebook dan Instagram, menggunakan sistem penyaringan berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, minat, dan isu ekonomi.

Untuk menjaga representasi, hasil survei diberi pembobotan statistik mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait distribusi usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah.

Daftar 10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk Versi CELIOS

Selain Bahlil Lahadalia, berikut daftar pejabat lain yang dinilai memiliki kinerja buruk dan perlu evaluasi mendalam oleh Presiden Prabowo:

1. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (-151 poin)
2. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional (-81 poin)
3. Natalius Pigai – Menteri HAM (-79 poin)
4. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan (-56 poin)
5. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan (-36 poin)
6. Widyanti Putri Wardhana – Menteri Pariwisata (-34 poin)
7. Zulkifli Hasan – Menko Bidang Pangan (-22 poin)
8. Budiman Sudjatmiko – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (-14 poin)
9. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (-10 poin)
10. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (-7 poin)

RAPOR CELIOS - Deretan pejabat yang dinilai berkinerja buruk dalam laporan Celios 'Rapor 1 Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran/ CELIOS

CELIOS menilai bahwa penilaian negatif terhadap para pejabat tersebut muncul karena lemahnya transparansi kebijakan publik, rendahnya efektivitas program kementerian, serta minimnya inovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Dalam laporan yang sama, CELIOS memberikan nilai keseluruhan 3 dari 10 untuk kinerja kabinet Prabowo–Gibran pada tahun pertama pemerintahannya.

Beberapa indikator yang menjadi sorotan meliputi janji politik yang belum terealisasi penuh (56%), kebijakan publik yang belum sesuai kebutuhan masyarakat (80%), dan pengelolaan anggaran yang masih kurang transparan (81%).

Lembaga ini juga menyoroti masih lemahnya penegakan hukum (75%), serta meningkatnya persepsi publik terhadap moral hazard dan kinerja menteri yang tidak efektif.

Seruan untuk Evaluasi dan Perombakan Kabinet

CELIOS merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat yang dinilai tidak memenuhi target kerja.

Reshuffle dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru Prabowo–Gibran.

“Rapor ini bukan sekadar kritik, tapi juga bentuk dorongan agar pemerintah lebih responsif dan berani melakukan koreksi arah kebijakan,” tulis CELIOS dalam laporan tersebut. (pra)