Ia lanjutkan, bahwa sebagai Menteri ESDM yang baru, Menteri Bahlil harus bisa menjawab pesimisme publik dengan visi, kerja dan integritasnya di sisa masa pemerintahan ini.

Apalagi, dilanjutkannya, pergantian kursi Menteri ESDM ini diduga lebih karena konsekuensi terhadap situasi politik saat ini, bukan didasarkan pada upaya untuk perbaikan tata kelola energi dan SDA.

Untuk itu, PWYP Indonesia mendesak Menteri Bahlil agar fokus dan optimal pada kerja-kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

“Kita ketahui bersama, bahwa Menteri Bahlil ini menjadi salah satu kandidat kuat salah satu ketua umum Partai Politik. Setelah dilantik, kami mendesak agar Menteri Bahlil fokus pada perbaikan tata kelola sektor energi sumber daya alam” ujarnya.

Menurutnya, fokus terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan kementeriannya menjadi sangat penting dan begitu berat di akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ada banyak tugas menanti Menteri Bahlil. Itulah mengapa kami mendorong dan mengingatkan agar menteri yang baru untuk fokus pada kerjanya sebagai menteri,” tegas Aryanto.

Setidaknya, ada 8 (delapan) tugas yang harus dilakukan oleh Menteri Bahlil dalam 2 (dua) bulan ini, yaitu percepatan transisi energi berkeadilan, memastikan tidak ada solusi palsu dalam transisi energi di Indonesia, misalnya memunculkan istilah “energi baru”, untuk memberi ruang bagi penggunaan nuklir, teknologi CCS/CCUS pada industri migas, maupun gasifikasi batubara, dan kemudian membuka sekat hambatan regulasi dan kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan, baik pusat dan daerah.