Dari Beasiswa ke Gratispol: Blueprint Disusun

Dari situ, ide beasiswa diperluas menjadi pendidikan tinggi gratis.

Hitungannya tidak asal.

Jumlah mahasiswa asal Kaltim diperkirakan antara 105.000 hingga 130.000 orang.

Setelah dihitung rata-rata UKT, hasilnya masuk dalam batas kemampuan fiskal daerah, apalagi 20 persen anggaran pendidikan adalah belanja wajib.

“Saya menyampaikan kepada Pak Gubernur saat itu: bagaimana kalau kita alokasikan anggaran untuk seluruh anak yang kuliah di Kalimantan Timur dengan UKT gratis?” kata Seno.

Program itu pun dimasukkan sebagai flagship program pasangan Rudi–Seno.

Tantangan Hukum: Regulasi Harus Mendahului Eksekusi

Namun sebuah program puluhan ribu penerima tidak bisa sekadar diumumkan begitu saja.

Kata Seno, dibutuhkan payung hukum baru.

“Yang namanya program baru itu tentu harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kami tidak ingin program ini hadir tiba-tiba lalu tersandung masalah hukum,” tegasnya.

Peraturan gubernur lama tentang beasiswa dicabut dan diganti dengan regulasi baru yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan gratis.

Proses sinkronisasi dengan Kemendagri memakan waktu empat hingga lima bulan sebelum disahkan.

Kucuran Anggaran Pertama: Rp44 Miliar, Nanti Disusul Rp160 Miliar

Setelah payung hukum kuat, pendanaan mulai berjalan bertahap.

Pada APBD Perubahan 2025, Rp44 miliar dicairkan lebih dulu, sebelum sisa Rp160 miliar disiapkan untuk pembayaran UKT mahasiswa semester satu pada akhir November 2025.