"Impor tekstil hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di pabrik-pabrik tekstil saat ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah ke depannya. Upayakan untuk menghentikan impor pangan serta memberdayakan industri dalam negeri,” ujarnya.

“Pemerintah harus lebih ketat mencegah masuknya barang-barang impor yang massal dan dijual dengan harga lebih murah agar industri dalam negeri tidak mati di negeri sendiri," tambahnya.

Tak kalah penting, menurut Purwadi, adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kebocoran anggaran negara dalam bentuk korupsi yang terjadi di hampir semua lini.

"Ini menjadi PR berat untuk memulihkan anggaran negara agar bisa lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan publik," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa darurat judi online menjadi persoalan serius bagi ekonomi negara.

"Uang yang beredar dari judi online sudah mencapai Rp 900 triliun, menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024. Bisa dibayangkan, jumlah ini hampir sama dengan pokok utang pemerintah yang Rp 1.000 triliun. Hanya beda Rp 100 triliun," jelasnya.

Sebagai solusi, Purwadi menegaskan pentingnya penghematan, terutama dalam hal pengeluaran anggaran untuk perjalanan luar negeri para pejabat. Ia menyarankan agar pejabat lebih banyak berkunjung ke desa-desa di dalam negeri yang masih membutuhkan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan tenaga medis.

"Fokuslah membangun dari desa, dari pinggiran. Kurangi studi banding ke luar negeri, dan alihkan perhatian ke dalam negeri agar uang beredar di dalam negeri," pungkasnya. (ale)