ARUSBAWAH.CO - Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi Purwoharsojo memberikan pandangannya terkait tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 3.600 triliun.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut banyak terserap untuk membayar pokok pinjaman dan bunga utang, yang masing-masing sebesar Rp 1.000 triliun dan Rp 500 triliun.

"Ini sudah menghabiskan setengah dari APBN. Belum lagi dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.200 triliun," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon pada Kamis, (26/09/2024) malam.

Purwadi menekankan bahwa sisa anggaran yang tersedia sangat terbatas, dan kebijakan seperti makan gratis yang membutuhkan Rp 17 triliun harus benar-benar diatur dengan ketat.

Selain itu, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menarik pajak. Meskipun target pajak berada di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 1.200 triliun, hal ini belum cukup untuk menutupi kebutuhan pembayaran utang dan bunga.

"Jika pajak dinaikkan saat ekonomi belum tumbuh dan gaji masyarakat tidak naik, ini akan menambah beban rakyat," katanya.

Purwadi menyarankan pemerintah untuk fokus pada penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah, serta mengurangi gaya hidup hedonis para pejabat.

Lebih lanjut, Purwadi juga menyoroti tantangan besar di sektor industri dalam negeri, khususnya tekstil.

"Impor tekstil hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di pabrik-pabrik tekstil saat ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah ke depannya. Upayakan untuk menghentikan impor pangan serta memberdayakan industri dalam negeri,” ujarnya.

“Pemerintah harus lebih ketat mencegah masuknya barang-barang impor yang massal dan dijual dengan harga lebih murah agar industri dalam negeri tidak mati di negeri sendiri," tambahnya.

Tak kalah penting, menurut Purwadi, adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kebocoran anggaran negara dalam bentuk korupsi yang terjadi di hampir semua lini.

"Ini menjadi PR berat untuk memulihkan anggaran negara agar bisa lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan publik," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa darurat judi online menjadi persoalan serius bagi ekonomi negara.

"Uang yang beredar dari judi online sudah mencapai Rp 900 triliun, menurut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024. Bisa dibayangkan, jumlah ini hampir sama dengan pokok utang pemerintah yang Rp 1.000 triliun. Hanya beda Rp 100 triliun," jelasnya.

Sebagai solusi, Purwadi menegaskan pentingnya penghematan, terutama dalam hal pengeluaran anggaran untuk perjalanan luar negeri para pejabat. Ia menyarankan agar pejabat lebih banyak berkunjung ke desa-desa di dalam negeri yang masih membutuhkan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan tenaga medis.

"Fokuslah membangun dari desa, dari pinggiran. Kurangi studi banding ke luar negeri, dan alihkan perhatian ke dalam negeri agar uang beredar di dalam negeri," pungkasnya. (ale)