ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp15,15 triliun.

Anggaran itu dklaim disusun berimbang, artinya jumlah uang yang masuk sama dengan yang dibelanjakan.

Seluruh anggaran tersebut dipastikan kembali ke masyarakat lewat pembangunan dan pelayanan publik.

Total Penerimaan APBD Kaltim 2026 Diplot Rp15,15 Triliun

Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim yang dihimpun redaksi Arusbawah.co, total penerimaan daerah tahun 2026 diagendakan mencapai Rp15,15 triliun.

Angka itu berasal dari pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp900 miliar.

Dengan skema itu, Pemprov Kaltim menegaskan tidak ada anggaran yang disusun defisit.

Artinya, pemerintah daerah tidak belanja melebihi kemampuan keuangan yang dimiliki.

PAD Masih Jadi Sumber Utama Pendapatan Daerah Kaltim

Pemprov menyebut, sumber utama pemasukan APBD Kaltim masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari total pendapatan Rp14,25 triliun, PAD menyumbang Rp10,75 triliun.

PAD itu berasal dari pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah serta Lain-Lain PAD yang Sah.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan keuangan Kaltim masih cukup kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada pusat.

Transfer Pusat dan Pendapatan Sah Lainnya

Selain PAD, pendapatan juga datang dari transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp3,13 triliun.

Dana transfer itu digunakan untuk mendukung berbagai program daerah, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp362 miliar.

Alokasi Belanja APBD Kaltim 2026 Dibagi Empat Pos Utama

Setelah kita mengetahui dari mana uangnya berasal, pertanyaan berikutnya adalah digunakan untuk apa saja APBD Kaltim 2026.

Perlu diketahui, total belanja daerah juga ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun dan dibagi ke dalam empat pos utama.

Belanja Operasional Jadi Porsi Terbesar

Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp8,16 triliun.

Dana itu digunakan untuk kebutuhan rutin pemerintahan dan layanan langsung ke masyarakat.

Di dalamnya termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, hingga bantuan sosial.

Belanja operasional ini menjadi penopang utama agar pelayanan publik tetap berjalan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.

Belanja Modal untuk Infrastruktur dan Aset Daerah

Selain itu, belanja modal mendapatkan alokasi Rp1,06 triliun.

Anggaran belanja modal digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset daerah.

Mulai dari pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, perbaikan dan pembangunan jalan, jaringan, irigasi, hingga aset tetap lainnya.

Belanja modal ini diharapkan bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan memperkuat fasilitas publik di Kalimantan Timur.

Belanja Tidak Terduga dan Transfer ke Daerah

Kemudian, Pemprov Kaltim juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar.

Belanja tidak terduga disiapkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Terakhir, belanja transfer dialokasikan cukup besar, mencapai Rp5,89 triliun.

Dana itu disalurkan ke kabupaten dan kota dalam bentuk bagi hasil dan bantuan keuangan.

Tujuannya untuk membantu daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah masing-masing.

(wan)