Namun, menurut Ayub, tanggapan Pertamina justru terkesan hanya jawaban normatif.

Bukannya membuka posko pengaduan yang transparan dan aktif, mereka justru meminta bukti yang sulit dipenuhi masyarakat.

“Pertamina itu super dimanjakan negara, tapi kelakuannya super nakal! Masih sempat minta bukti lengkap dari masyarakat. Kami ini sipil, bukan aparat. Anda ini monopoli tapi layanannya amburadul,” sorot Ayub.

Ayub mendesak agar DPRD Kaltim segera merekomendasikan Pertamina mengganti seluruh kerugian masyarakat.

Ia meminta kepada pertamina untuk membuka bengkel gratis.

Selain itu, ia meminta kepolisian turun tangan menyelidiki unsur pidana dalam kasus ini.

“Kalau dari kapal ke depot ada prosedur endapan yang harus dijalankan, itu harus diperiksa. Saya yakin, itu tidak dijalankan dengan benar. Saya berani ke lapangan buktikan itu,” serunya.

Sementara itu, Eko Hermanto, Senior Manager Operation & Maintenance Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa produk BBM yang didistribusikan ke SPBU telah melalui uji 22 parameter sesuai standar Dirjen Migas dan standar internasional.

“Kami tidak berani jual BBM yang tidak sesuai spesifikasi. Semua diuji. Tapi kami juga bingung, ini penyebabnya dari mana. Karena secara distribusi, dari hulu ke SPBU, semua memenuhi standar,” terang Eko.

Ia mengaku sejak isu itu viral di TikTok dan Instagram sejak 24 Maret lalu, pihaknya langsung menelusuri jalur distribusi dan menguji ulang sampel BBM yang diduga bermasalah.

Namun, menurutnya, tidak ditemukan adanya pelanggaran standar.

Eko juga mengatakan bahwa Pertamina telah membuka pos pengaduan di tiap SPBU Samarinda dan Balikpapan, serta call center 135.

Tapi keterbatasan muncul karena pihak bengkel atau konsumen tidak bersedia menyerahkan sampel BBM atau filter yang rusak.