PSU di Kutai Kartanegara diperkirakan menelan biaya sekitar Rp100 miliar, sedangkan Mahakam Ulu membutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar.

Menurut Qayyim, anggaran itu telah mencakup honorarium penyelenggara ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, anggaran penghitungan juga mencakup sosialisasi, logistik, serta kebutuhan lapangan lainnya.

Pria yang kerap disapa Qoyyim itu mengatakan kalau pembiayaan PSU nanti akan mengikuti ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Qoyyim bilang, jika Pilkada 2024 sebelumnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka PSU mendatang juga akan bersumber dari APBD masing-masing kabupaten.

Namun, dalam aturan disebutkan bahwa pendanaan PSU juga dapat dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara tidak termasuk dalam klaster daerah yang mendapat bantuan APBN untuk PSU nanti,” jelas Qayyim.