"Mahulu butuh Rp 6 miliar, Kukar sekitar Rp 14 miliar," ungkapnya.
Anggaran itu sebagian besar berasal dari sisa anggaran Pilgub 2024 yang masih tersedia di Bawaslu Kaltim.
Namun, pemerintah daerah juga turut membiayai PSU.
"Mahulu dan Kukar berkomitmen membiayai PSU, tapi ada kebutuhan yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung daerah. Karena itu, kami membahas opsi penggunaan dana sisa Pilgub," jelasnya.
Saat ditanya apakah anggaran PSU akan sebesar Pilkada 2024 yang mencapai Rp 128 miliar, Hari membantah.
"Itu angka akumulatif. PSU ini pasti tidak sebesar itu," katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembiayaan PSU tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.
Namun, opsi cost-sharing antara provinsi dan daerah masih dalam pembahasan untuk meringankan beban anggaran.
"Kami masih membahas opsi cost-sharing antara provinsi dan daerah agar beban anggaran lebih ringan," pungkasnya.
