"Kalau kita ingin pemilu yang adil, semua pihak harus menahan diri dari penyalahgunaan jabatan," tambahnya.

Ia menyoroti kemungkinan kepala daerah mengarahkan ASN dan birokrasi untuk memenangkan calon tertentu.

Menurutnya, birokrasi adalah kekuatan besar dalam politik dan bisa disalahgunakan.

"ASN itu kekuatan. Bisa didaya. Makanya, ada aturan yang melarang penggunaan birokrasi untuk kepentingan politik. Kalau terbukti, bisa ada perkara di MK lagi," ujarnya.

Dengan kekuatan yang dimiliki ASN, jika mereka dikerahkan untuk mendukung pasangan tertentu, pemilu bisa menjadi tidak adil.

Ramadan dan Idulfitri sering jadi ajang kampanye, Bawaslu mengantisipasi kemungkinan politik uang yang berkedok pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Potensi itu selalu ada. Tapi kami sedang melakukan mitigasi, termasuk menyampaikan surat peringatan kepada pihak-pihak terkait. Kalau ada yang memanfaatkan situasi ini untuk memobilisasi pemilih, bisa dibawa ke MK lagi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa jika praktik politik uang terus terjadi, kepastian pemimpin daerah akan semakin lama.

"Kalau kita tidak bisa menahan diri, siklus konflik politik ini akan terus berulang," tegasnya.

Kemudian, terkait anggaran pengawasan, Hari Darmanto mengungkapkan bahwa Mahulu membutuhkan Rp 6 miliar, sedangkan Kukar sekitar Rp 14 miliar.