Menariknya, ketika diberikan pilihan, 73 persen responden justru lebih memilih bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan seporsi MBG senilai Rp10 ribu.

Simulasi Celios menunjukkan, bantuan tunai Rp50 ribu per hari memberi fleksibilitas lebih besar bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sesuai kondisi lokal.

Tata Kelola Rapuh dan Minim Transparansi

Celios juga menyoroti persoalan serius dalam tata kelola MBG.

Sebanyak 79 persen responden menilai terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan vendor yang kerap dilakukan secara langsung.

Transparansi rantai pasok pun dipertanyakan, karena 48 persen responden tidak mengetahui keterlibatan UMKM atau warung lokal.

Alih-alih memberdayakan ekonomi daerah, 40 persen responden menilai manfaat pekerjaan hanya dinikmati segelintir pihak.

Penyeragaman menu MBG bahkan disebut mengancam 747 jenis pangan lokal dan membuat 1,94 juta pekerja sektor makanan berada dalam posisi rentan kehilangan pekerjaan.

Empat Tujuan, Nol yang Tercapai

Celios merangkum evaluasi MBG dengan kesimpulan tegas:

• Memperbaiki status gizi anak – tidak tercapai
• Mengurangi beban ekonomi rumah tangga – tidak tercapai
• Pemberdayaan ekonomi lokal – tidak tercapai
• Penciptaan lapangan kerja – tidak tercapai

Hasilnya: 0 dari 4 tujuan tercapai.

Lebih jauh, studi ini mengungkap bahwa hampir satu tahun MBG berjalan tanpa payung hukum yang jelas.

Peraturan Presiden terkait tata kelola MBG baru ditetapkan pada 17 November 2025, jauh setelah program dijalankan.

Celios menilai, klaim keberhasilan pemerintah yang mengacu pada jumlah penerima dan porsi makanan terdistribusi sebagai indikator output administratif sangat menyesatkan.

“Evaluasi tidak dilakukan setelah uang rakyat habis dan korban berjatuhan. Jika itu terjadi, bukan evaluasi namanya, melainkan otopsi kebijakan,” tulis Celios dalam laporannya. (pra)