Andi juga mengangkat isu teknis seperti status jalan yang sering menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, banyak jalan rusak di Samarinda merupakan jalan provinsi atau nasional, sehingga Pemkot tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan.

“Bukan kami diam, tapi memang ada batasan kewenangan. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” jelasnya.

Terkait penanganan banjir, ia menyebut proyek besar seperti pembangunan turap di Sungai Karang Mumus masih memerlukan dana sekitar Rp900 miliar. “Kalau hanya mengandalkan APBD kota, jelas tidak sanggup. Perlu dukungan penuh dari provinsi dan pusat,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Andi Harun menyarankan agar setelah Musrenbang, segera digelar pertemuan teknis lintas sektor agar sinergi yang diharapkan bisa benar-benar dijalankan.

“Jangan cuma berhenti di forum seremoni. Kita butuh langkah nyata,” pungkasnya. (adv)