Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan tanggung jawab satu pihak saja.

Diperlukan sinergi kuat antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, khususnya dalam penyusunan anggaran dan penentuan area rawan banjir yang harus segera ditangani.

“Tanpa perencanaan yang jelas dan terarah, pembangunan hanya akan menjadi tambal sulam yang tak menyentuh akar persoalan. Bantuan anggaran dari provinsi pun harus benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan wilayah yang paling terdampak,” tegas Ananda.

Ia juga mendorong diterapkannya blueprint atau rancangan induk pengendalian banjir yang menjadi acuan dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, proyek tanpa dasar perencanaan yang matang hanya akan membuang anggaran tanpa hasil yang berarti.

“Pembangunan jangan hanya berhenti pada simbolisasi proyek. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang benar-benar mampu mencegah banjir sejak dini. Sayangnya, itu belum terlihat dijalankan secara konsisten,” pungkasnya. (adv)