ARUSBAWAH.CO - Permasalahan banjir yang kian memburuk dan infrastruktur dasar yang tak kunjung membaik di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyayangkan belum adanya langkah terpadu dan strategis dalam mengatasi persoalan klasik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.
Ananda menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi akar persoalan yang menghambat hadirnya solusi jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan banjir masih bersifat reaktif, bukan preventif.
“Persoalan banjir bukan sekadar soal genangan air. Yang krusial adalah absennya langkah terintegrasi yang benar-benar menyasar akar masalah. Drainase tersumbat, jalan rusak, dan infrastruktur yang minim pemeliharaan adalah bukti lemahnya manajemen tata kota,” ungkapnya.
Ananda juga menekankan pentingnya menjadikan suara masyarakat sebagai fondasi dalam menyusun program prioritas pembangunan.
Baginya, aspirasi warga seharusnya menjadi kompas arah kebijakan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan tanggung jawab satu pihak saja.
Diperlukan sinergi kuat antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, khususnya dalam penyusunan anggaran dan penentuan area rawan banjir yang harus segera ditangani.
“Tanpa perencanaan yang jelas dan terarah, pembangunan hanya akan menjadi tambal sulam yang tak menyentuh akar persoalan. Bantuan anggaran dari provinsi pun harus benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan wilayah yang paling terdampak,” tegas Ananda.
Ia juga mendorong diterapkannya blueprint atau rancangan induk pengendalian banjir yang menjadi acuan dalam setiap pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, proyek tanpa dasar perencanaan yang matang hanya akan membuang anggaran tanpa hasil yang berarti.
“Pembangunan jangan hanya berhenti pada simbolisasi proyek. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang benar-benar mampu mencegah banjir sejak dini. Sayangnya, itu belum terlihat dijalankan secara konsisten,” pungkasnya. (adv)
