“Rakyat jangan hanya dijadikan penonton di tanah sendiri. Informasi seperti AMDAL dan rencana investasi harus dibuka seluas-luasnya, khususnya bagi warga yang terdampak langsung,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Ananda menambahkan, ketika pembangunan dilakukan secara tertutup, potensi konflik sosial meningkat, dan kerusakan lingkungan pun tak bisa dihindari.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh kebijakan investasi berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

“DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Kunci dari semua ini adalah keterbukaan, demi menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.

Baginya, kesuksesan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa banyak dana investor yang masuk, tapi lebih kepada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan.

“Kita ingin Kalimantan Timur tumbuh dan maju, tapi bukan dengan mengorbankan hutan, tanah, atau hak-hak masyarakat adat. Para investor harus tunduk pada aturan dan menghormati kearifan lokal,” pungkasnya. (adv)