ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa dalam geliat pembangunan daerah, pemerintah daerah tak boleh hanya fokus mengejar investasi semata.
Menurutnya, keseimbangan antara semangat menarik investor dan perlindungan terhadap kepentingan publik harus tetap dijaga.
Di tengah derasnya arus modal masuk ke Bumi Etam, Ananda mengingatkan agar prinsip transparansi dan keberlanjutan menjadi pedoman utama.
Ia menyoroti posisi strategis Kaltim yang kaya akan sumber daya alam, namun mengingatkan bahwa potensi ini tak boleh membuat pemerintah lengah terhadap dampak jangka panjang dari proyek-proyek besar.
“Pertumbuhan ekonomi yang pesat harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Kami tidak menolak investasi, tapi jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena proses yang tidak terbuka,” ucapnya.
Ia juga mengkritisi masih minimnya akses masyarakat terhadap informasi penting, seperti izin usaha, dokumen lingkungan, hingga rencana kerja perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka.
“Rakyat jangan hanya dijadikan penonton di tanah sendiri. Informasi seperti AMDAL dan rencana investasi harus dibuka seluas-luasnya, khususnya bagi warga yang terdampak langsung,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda menambahkan, ketika pembangunan dilakukan secara tertutup, potensi konflik sosial meningkat, dan kerusakan lingkungan pun tak bisa dihindari.
Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh kebijakan investasi berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.
“DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Kunci dari semua ini adalah keterbukaan, demi menjaga kepercayaan publik,” tandasnya.
Baginya, kesuksesan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa banyak dana investor yang masuk, tapi lebih kepada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan.
“Kita ingin Kalimantan Timur tumbuh dan maju, tapi bukan dengan mengorbankan hutan, tanah, atau hak-hak masyarakat adat. Para investor harus tunduk pada aturan dan menghormati kearifan lokal,” pungkasnya. (adv)
