Fakta itu juga diungkap oleh Komisi II DPRD Samarinda dalam inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi, tepatnya di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara, Rabu (9/4/2025) sore.
Anggota Komisi II, Viktor Yuan, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi pembabatan hutan secara ilegal.
“Ini sudah keterlaluan. Kawasan pendidikan, kawasan konservasi, dijadikan lahan tambang ilegal. Kami bersama perwakilan masyarakat adat Dayak Kaltim meninjau langsung, dan faktanya nyata: ada alat berat, ada aktivitas,” ujarnya.
Viktor menilai aktivitas tambang itu tidak bisa dibiarkan dan mendesak aparat penegak hukum segera mencari dan menagkap pelaku.
“Jangan hanya lihat spanduk atau polisi tidur yang dipasang mahasiswa. Harus ada penindakan! Gakkum harus turun, pelaku harus diproses hukum,” tegasnya.
Komisi II juga menyarankan agar pengawasan kawasan dilakukan lebih ketat, bahkan menggunakan drone setiap hari untuk mengawasi dan memantau jika perlu.
“Itu tidak mahal. Drone bisa dikendalikan satu dua orang. Ini bukan kawasan bandara, tidak ada alasan untuk tidak mengawasi,” tambahnya.
Ia menyebut aktivitas penambangan di kawasan pendidikan itu sebagai bentuk darurat tambang.
“Kita sepakat 2026 tak ada lagi tambang di Samarinda. Tapi kenyataannya, saat ini Samarinda justru dikepung tambang ilegal,” tutupnya.
