Sebagai pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan keuangan, Ismiati mengaku mendapat mandat langsung dari gubernur untuk menerima dan mencatat seluruh aspirasi, keluhan, serta curahan hati para honorer.

Meski belum dapat memberikan keputusan saat itu juga, ia menegaskan seluruh masukan akan diteruskan kepada pimpinan tertinggi.

Pertemuan tersebut juga menyinggung urgensi aksi damai, mengingat adanya surat edaran Menteri PAN-RB yang menetapkan batas akhir pengusulan PPPK pada 20 Agustus mendatang.

Ismiati memastikan, apapun keputusan gubernur nantinya akan segera dikomunikasikan kepada koordinator lapangan.

“Apapun itu keputusannya, kami akan menghubungi korlap untuk mengkomunikasikan hasil hari ini dengan gubernur,” pungkasnya. (adv)