ARUSBAWAH.CO - Di bawah terik matahari yang menyengat, aksi damai puluhan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak kenal lelah berorasi selama hampir empat jam pada Kamis (14/8/2025).

Aksi damai yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA di depan Kantor Gubernur Kaltim itu menjadi wadah mereka menyuarakan keresahan terkait nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi, dengan harapan besar bisa bertatap muka langsung dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Sekitar pukul 14.35 WITA, perjuangan itu membuahkan hasil.

Para demonstran dipersilakan memasuki Ruang Rapat Tepian I, Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Di sana, mereka disambut oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ismiati, yang hadir mewakili gubernur.

Ismiati menjelaskan, ketidakhadiran gubernur bukan karena menghindar, melainkan tengah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor BPD Kaltimtara, agenda yang telah dijadwalkan sejak sebulan lalu dan dihadiri sejumlah kepala daerah sehingga tak mungkin dibatalkan.

Sebagai pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan keuangan, Ismiati mengaku mendapat mandat langsung dari gubernur untuk menerima dan mencatat seluruh aspirasi, keluhan, serta curahan hati para honorer.

Meski belum dapat memberikan keputusan saat itu juga, ia menegaskan seluruh masukan akan diteruskan kepada pimpinan tertinggi.

Pertemuan tersebut juga menyinggung urgensi aksi damai, mengingat adanya surat edaran Menteri PAN-RB yang menetapkan batas akhir pengusulan PPPK pada 20 Agustus mendatang.

Ismiati memastikan, apapun keputusan gubernur nantinya akan segera dikomunikasikan kepada koordinator lapangan.

“Apapun itu keputusannya, kami akan menghubungi korlap untuk mengkomunikasikan hasil hari ini dengan gubernur,” pungkasnya. (adv)