ARUSBAWAH.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyiapkan 24 kuasa hukum guna menghadapi sengketa hasil Pilkada Kukar 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini diambil untuk memastikan KPU Kukar dapat memberikan pembelaan maksimal serta menjaga kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin, menjelaskan bahwa tim hukum yang ditunjuk berasal dari Firma Hukum HICON, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang telah diterbitkan.

Tim ini akan mendampingi KPU Kukar dalam seluruh tahapan persidangan, mulai dari pemeriksaan awal hingga pembacaan putusan oleh MK.

“Kami akan mengikuti seluruh proses sesuai mekanisme yang berlaku di MK. Apapun keputusan yang dihasilkan, KPU Kukar akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Wiwin, Senin (13/1/2025).

MK sendiri memiliki peran krusial dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah (Kada).