Menjawab kritik bahwa Gratispol tidak sepenuhnya gratis, Rudy mengatakan pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tetapi begitu kami terpilih, ternyata di Mendagri di situ ada aturan yang tidak membolehkan semuanya,” katanya.

Menurut dia, variasi besaran UKT di tiap program studi membuat pembiayaan tidak bisa disamaratakan. 

Ada yang hanya beberapa juta rupiah, tapi ada pula yang puluhan juta seperti kedokteran.

“Setelah kami melaksanakan exercise di lapangan itu ada yang UKT-nya 2 sekian, ada yang 3 sekian, ada yang 1,5, tetapi yang kedokteran 25. Kan enggak mungkin yang 25 juta dengan yang 3,5 atau di bawah dari 5 juta mau disamakan, maka dibatasin,” ujarnya.

Pemerintah provinsi menetapkan skema, program studi umum dengan UKT di bawah Rp5 juta ditanggung penuh, teknik hingga Rp7 juta, dan kedokteran maksimal Rp15 juta.

“Kedokteran itu wajib kita juga memberikan supporting tapi tidak bisa semuanya karena aturan dari Kemendagri itu tidak mengizinkan. Jadi kita hanya maksimum Rp15 juta saja,” kata Rudy.

Tetap Diprioritaskan Meski Anggaran Turun

Di sisi lain, Rudy mengakui kondisi fiskal daerah sedang tertekan. 

Pendapatan daerah disebut turun cukup tajam dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.

Namun, ia memastikan program pendidikan Gratispol tetap menjadi prioritas karena diyakini sebagai kunci mengatasi persoalan struktural seperti kemiskinan.

“Karena pendidikan yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan,” pungkasnya.

(wan)