ARUSBAWAH.CO - Gubernur Rudy Mas'ud membeberkan perbedaan arah kebijakan beasiswa di Kalimantan Timur antara program Beasiswa Kaltim Tuntas pada masa kepemimpinan Isran Noor dan program Gratispol yang kini dijalankan pemerintahnya.

Menurut Rudy Mas'ud, pembeda utamanya pada skala dan jangkauan. 

Ia menilai beasiswa program sebelumnya relatif terbatas dari sisi jumlah penerima.

“Beasiswa Kaltim Tuntas itu tidak lebih daripada 28 ribu yang diterima manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” kata Rudy saat memaparkan pencapaian Gratispol di gedung DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).

Ia bercerita, ketika mulai efektif bekerja pada awal tahun anggaran berjalan Februari 2025, pemerintah langsung mendorong percepatan program Gratispol agar menjangkau lebih luas pelajar dan mahasiswa.

“Melalui program Gratispol sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Pemerintah provinsi, kata dia, menargetkan lonjakan besar pada 2026. 

Rudy mengklaim jumlah penerima akan melonjak drastis hingga menyentuh lebih dari 158 ribu mahasiswa dari berbagai jenjang.

“Di tahun 2026 program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158.000. Semuanya untuk mahasiswa Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur,” katanya menegaskan.

Ada Syarat, Termasuk Batas Usia

Meski sering disebut terbuka untuk semua tanpa melihat latar belakang, program Gratispol tetap memiliki pagar administratif. 

Salah satunya soal batas usia.

“Untuk kelas 1 tentu ada batasan umurnya maksimum 35 tahun. Untuk S1-nya 25 tahun, S2-nya 35 tahun, S3-nya 40 tahun,” jelas Rudy.

Ia juga menekankan bantuan ini hanya ditujukan bagi mahasiswa jalur reguler. 

Program ekstensi atau kelas karyawan juga kelas malam tidak termasuk.

“Khusus untuk yang reguler. Yang extension atau eksekutif tidak mendapatkan itu,” katanya.

Persyaratan lain yang cukup ketat adalah soal domisili. 

Penerima harus memiliki KTP Kaltim dan tinggal minimal tiga tahun di Kaltim. 

Mereka yang sempat pindah keluar daerah lalu kembali tidak otomatis memenuhi ketentuan dan otomatis akan terbaca di sistem.

“Jadi hanya untuk anak-anak Kalimantan Timur. Jangkauannya dari mana? 10 kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur,” ujar Rudy.

Dana Disalurkan Lewat Kampus

Rudy menjelaskan mekanisme penyaluran anggaran dilakukan langsung ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang jumlahnya mencapai 52 kampus. 

Pihak kampus kemudian melakukan verifikasi kelayakan penerima.

“52 universitas baik negeri maupun swasta semuanya dibayar langsung kepada kampusnya. Kampus itulah yang memberikan verifikasi. Kalau orang itu tidak memenuhi persyaratan, mohon maaf,” katanya.

Soal Tudingan Pemutusan Beasiswa

Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah provinsi pernah menghentikan beasiswa secara sepihak. 

Menurutnya, jika ada mahasiswa yang tidak lagi menerima bantuan, itu karena kesalahan kampus.

“Kalau tadi adik-adik bilang ada yang diputuskan secara sepihak dan sebagainya, kami tidak pernah memutuskan secara sepihak. Yang memutuskan secara sepihak itu adalah pihak kampus,” ujar Rudy dihadapan mahasiswa demonstran.

Ia menyebut banyak kasus terjadi karena penerima tidak lagi memenuhi ketentuan, misalnya terkait usia atau kelengkapan administrasi.

Tidak Semua UKT Ditanggung Penuh

Menjawab kritik bahwa Gratispol tidak sepenuhnya gratis, Rudy mengatakan pemerintah harus menyesuaikan kebijakan dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Tetapi begitu kami terpilih, ternyata di Mendagri di situ ada aturan yang tidak membolehkan semuanya,” katanya.

Menurut dia, variasi besaran UKT di tiap program studi membuat pembiayaan tidak bisa disamaratakan. 

Ada yang hanya beberapa juta rupiah, tapi ada pula yang puluhan juta seperti kedokteran.

“Setelah kami melaksanakan exercise di lapangan itu ada yang UKT-nya 2 sekian, ada yang 3 sekian, ada yang 1,5, tetapi yang kedokteran 25. Kan enggak mungkin yang 25 juta dengan yang 3,5 atau di bawah dari 5 juta mau disamakan, maka dibatasin,” ujarnya.

Pemerintah provinsi menetapkan skema, program studi umum dengan UKT di bawah Rp5 juta ditanggung penuh, teknik hingga Rp7 juta, dan kedokteran maksimal Rp15 juta.

“Kedokteran itu wajib kita juga memberikan supporting tapi tidak bisa semuanya karena aturan dari Kemendagri itu tidak mengizinkan. Jadi kita hanya maksimum Rp15 juta saja,” kata Rudy.

Tetap Diprioritaskan Meski Anggaran Turun

Di sisi lain, Rudy mengakui kondisi fiskal daerah sedang tertekan. 

Pendapatan daerah disebut turun cukup tajam dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun.

Namun, ia memastikan program pendidikan Gratispol tetap menjadi prioritas karena diyakini sebagai kunci mengatasi persoalan struktural seperti kemiskinan.

“Karena pendidikan yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan,” pungkasnya.

(wan)