Persoalan ini kemudian mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai sistem verifikasi yang digunakan dalam program GratisPol.

Dengan jumlah data mencapai lebih dari 150 ribu mahasiswa, proses verifikasi tentu bukan pekerjaan sederhana.

Jika sistem yang digunakan benar-benar berbasis digital dan terintegrasi, seharusnya terdapat mekanisme sinkronisasi otomatis dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk memastikan validitas data mahasiswa.

Sebaliknya, apabila proses verifikasi masih dilakukan secara manual, maka risiko kesalahan input atau human error pada skala data sebesar ini tentu sangat tinggi.

Selain itu, transparansi mengenai parameter kelulusan penerima program juga menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Banyak mahasiswa mempertanyakan indikator utama yang digunakan dalam proses seleksi.

Mengapa ada mahasiswa yang merasa telah memenuhi seluruh persyaratan namun tidak masuk dalam daftar, sementara sebagian nama lain justru muncul meskipun datanya dinilai tidak sepenuhnya sesuai.

Persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah daerah dan pihak perguruan tinggi.

Program sebesar GratisPol seharusnya tidak berjalan dengan pola komunikasi yang terkesan terpisah antara lembaga pemberi program dan lembaga pengelola akademik.

Tanpa koordinasi yang jelas, potensi saling lempar tanggung jawab sangat mungkin terjadi ketika ditemukan ketidaksinkronan data.

Jangan sampai ketika muncul masalah, pemerintah daerah menyalahkan data dari kampus, sementara pihak kampus merasa tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam proses verifikasi awal.

Seharusnya terdapat standar operasional prosedur yang jelas dan mekanisme sinkronisasi satu pintu sebelum data dipublikasikan ke masyarakat.

Tanpa koordinasi yang kuat, kegaduhan justru akan terjadi di tingkat mahasiswa yang akhirnya bingung harus mencari kepastian kepada siapa.