Namun hingga kini, menurut para advokat, tidak pernah ada SK yang dikeluarkan Pemprov soal pencopotan yang diperlihatkan ke publik.

Padahal dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2025 pada BAB V bagian pemberhentian Pasal 11 disebutkan bahwa pemberhentian anggota TAG harus ditetapkan melalui keputusan gubernur.

“Kalau gubernur bilang sudah mencopot adiknya, mana keputusan gubernurnya? Publik tidak pernah diperlihatkan sampai hari ini,” kata Dyah Lestari.

Para advokat menilai pernyataan gubernur saja tidak cukup jika tidak disertai dokumen resmi.

“Statement itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau SK pencopotannya tidak pernah ditunjukkan,” ujarnya lagi.

Advokat Bersiap Tempuh Jalur PTUN

Selain itu, para advokat juga mempertanyakan apakah posisi Hijrah Mas’ud sudah diganti atau belum.

Sebab dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2025 juga disebutkan bahwa apabila ada anggota TAG diberhentikan sebelum masa jabatan gubernur berakhir, maka gubernur dapat mengangkat anggota pengganti sesuai kebutuhan dan persyaratan.

“Kalau memang sudah dicopot, apakah sudah ada pengganti? Harusnya ada SK baru lagi terkait itu,” katanya.

Atas sejumlah temuan tersebut, 14 advokat memastikan akan membawa persoalan TAG ini ke proses hukum yang lebih jauh melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun sebelum itu, mereka akan menempuh jalur banding administratif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saat ini kami sedang menyiapkan surat banding administratif ke Kemendagri. Kalau nanti tidak ada jawaban, maka kami akan lanjut ke PTUN,” tutup Dyah Lestari.

Sebagai informasi, nama-nama advokat yang ikut persoalkan SK TAG Rudy Mas’ud yakni Dyah Lestari Wahyuningtyas, Ahmad Afifuddin Rozib, Khoirul Amar, Norita, Indra Pradana Utama, Muhammad Zikri Yusuf, Krisna Aji, Adinda Putri Jade, Ridwansyah, Dion Ario, Mohamad Abdul Fattah, Muhammad Rian Aprilliandi, Ach. Subli.

(wan)