Daftar Nama Anggota TAG yang Tidak Cantumkan Gelar Akademik

Namun persoalan muncul setelah para advokat menelusuri susunan personel TAG dalam SK gubernur Rudy Mas’ud.

Para advokat menemukan sejumlah nama anggota TAG yang tidak mencantumkan gelar akademik dalam SK TAG tersebut.

Misalnya, kata Dyah Lestari, di Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat, dua staf pendukung yang tidak tercantum gelar akademiknya adalah Ari Utari dan Muhammad Reza Padillah.

Kemudian temuan mereka di Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan terdapat nama Anwar Saleh yang juga tidak mencantumkan gelar akademik.

Di Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah, nama Enjang Dana Resi, Fajar Abdillah, dan Johar Latifah juga menjadi persoalan advokat.

Sementara yang paling banyak ditemukan advokat berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yakni Sudarno, Teguh Ponco Pamungkas, Herman, Sutomo Jabir, Zain Taufik Nurrohman, Radja Ivan Haryono S, dan Andrie Afrizal.

Advokat Pertanyakan Kenapa Gelar Tidak Dicantumkan

Kata Dyah Lestari, pihaknya tidak bisa memastikan apakah nama-nama itu memang tidak memiliki gelar akademik atau hanya sengaja tidak dicantumkan dalam SK TAG gubernur Rudy Mas’ud.

Namun, demikian disebut Advokat, di situlah letak persoalannya.

“Kenapa yang anggota TAG lain ditulis gelarnya tapi beberapa orang tidak ditulis? Itu yang hanya bisa dijawab gubernur dan timnya,” katanya.

Dyah Lestari menyebut ada banyak kemungkinan atas tidak dicantumkannya gelar akademik di SK TAG Gubernur Rudy Mas’ud.

“Bisa jadi lupa ditulis, bisa jadi di daftar riwayat hidup memang tidak dicantumkan, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik. Itu yang harus dijelaskan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Polemik Pencopotan Hijrah Mas’ud dari TAG

Tak hanya soal syarat pendidikan, para advokat juga mempersoalkan pencopotan Hijrah Mas’ud, adik kandung Gubernur Rudy Mas’ud, dari struktur TAG.

Sebelumnya Rudy Mas’ud sempat menyatakan akan memberhentikan adiknya dari jabatan Wakil Ketua TAG setelah muncul kritik publik terkait dugaan nepotisme.