ARUSBAWAH.CO - Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Barisan Mahasiswa Merdeka (KBMM) Samarinda, Kalimantan Timur, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Jumat (10/4/2026).
Sekitar 11 orang mahasiswa turun ke jalan untuk mendesak penegak hukum mengusut dugaan kredit macet senilai Rp235 miliar di Bankaltimtara.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti kredit bermasalah yang disebut melibatkan PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
Aksi dimulai pukul 14.00 Wita dan berlangsung sekitar satu jam dengan tuntutan utama agar Kejati Kaltim segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Dugaan Masalah Tata Kelola dan Keterkaitan Elite
Koordinator lapangan aksi, Guntur, menyebut dugaan kredit macet ini bukan persoalan biasa.
Ia menilai kasus tersebut mencerminkan potensi masalah serius dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya di Bankaltimtara sebagai bank milik pemerintah daerah.
“Kalau benar nilainya sampai ratusan miliar rupiah, ini bukan lagi sekadar kredit macet biasa. Ada indikasi masalah besar yang harus dibuka ke publik,” kata Guntur dalam orasinya.
Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial menyebut adanya keterkaitan antara kredit macet PT HBL dengan elite politik daerah.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa bank daerah tersebut rentan menjadi ruang kompromi antara kepentingan ekonomi dan politik.
Mahasiswa Pertanyakan Sikap Kejati
Mahasiswa juga menyoroti sikap Kejati Kaltim yang dinilai masih pasif dalam merespons isu tersebut.
Mereka mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan aktor-aktor berpengaruh.
“Pertanyaannya sederhana, apakah Kejati berani menyentuh aktor besar di balik kasus ini, atau justru tunduk pada tekanan politik?” ujar Guntur.
Tuntutan Pemanggilan Pihak Terkait
Dalam tuntutannya, KBMM mendesak Kejati Kaltim segera memeriksa kredit macet di Bankaltimtara yang diduga menyeret oknum pimpinan DPRD Kaltim.
Selain itu, mereka juga meminta pemanggilan direktur utama serta jajaran petinggi PT HBL untuk dimintai klarifikasi terkait kredit tersebut.
Mahasiswa menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci dalam penanganan kasus ini.
Jika tidak ada yang disembunyikan, menurut mereka, maka proses hukum harus dibuka ke publik secara jelas dan akuntabel.
PT Hasamin Bahar Lines sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan laut menggunakan kapal tugboat dan tongkang.
Perusahaan ini berdiri sejak 2011 dan beroperasi dalam sektor logistik maritim yang cukup strategis di Kalimantan.
Respons Kejati Kaltim
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, turun langsung menemui massa aksi.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan kredit macet tersebut.
“Kita belum terima laporannya. Nanti kalau sudah ada laporan masuk, tentu akan kita tindak lanjuti,” kata Toni.
Ia menambahkan, Kejati Kaltim membuka ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk melaporkan dugaan tindak pidana dengan melampirkan bukti yang cukup.
Jika laporan diterima dan ditemukan alat bukti awal, pihaknya memastikan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa.
“Kami akan dalami dan cari alat bukti. Kalau memang terbukti, pasti akan kita panggil semua pihak yang berkaitan. Semua ini masih berproses,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, sudah menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan kredit nunggak disebut senilai Rp235 miliar di Bankaltimtara yang menyeret nama PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan dirinya.
Pria yang akrab disapa Hamas itu membantah tegas keterlibatan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.
“Saya enggak punya kredit. Saya juga enggak ada di perusahaan itu. Jadi jangan dikait-kaitkan,” ujar Hamas saat ditemui wartawan di kantornya, Karang Paci, Selasa (7/4/2026).
Hamas bahkan berulang kali dengan tegas menyebut dirinya bukan pihak yang tepat untuk memberikan klarifikasi atas isu kredit jumbo tersebut.
Kata dia, yang harus menjawab justru pihak perbankan, dalam hal ini Bankaltimtara sebagai kreditur.
“Yang harus menjawab itu BPD. Ditanya ke mereka saja, benar atau tidak. Masa saya yang harus mengklarifikasi,” katanya.
Ia kemudian menyinggung logika sistem perbankan yang menurutnya tidak mungkin sembarangan dalam menyalurkan kredit, apalagi dalam jumlah besar.
Hamas menyebut ada pengawasan berlapis dari berbagai lembaga negara.
“Di lembaga keuangan itu ada OJK, ada BPK. Masa bisa sih? Secara logika enggak mungkinlah,” tegasnya.
Lebih jauh, Hamas memaparkan kronologi terkait perusahaan yang namanya ikut disebut dalam isu tersebut.
PT Hasamin Bahar Lines (HBL) diketahui berdiri pada 2011, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim.
“Perusahaan itu sejak 2011. Saya jadi anggota DPRD itu 2019, sekarang periode kedua. Jadi enggak relevan kalau dikaitkan,” ujarnya.
(wan)
