Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menilai bahwa sistem zonasi di PPDB ini memang perlu dikaji.

Apalagi, untuk penerapannya di Kaltim yang dikenal memiliki geografis berbeda antar kabupaten/kota lainnya.

Dari kalangan masyarakat, di perkotaan saja, sistem zonasi ini masih sering dikeluhkan.

Belum lagi jika melihat daerah-daerah terluar di Kaltim.

"Banyak yang masih mengeluhkan sistem ini," katanya.

Atas dasar itu, ia berharap pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen bisa menelurkan kebijakan yang efektif sehubungan dengan proses PPDB. (adv)