ARUSBAWAH.CO -  DPRD Kalimantan Timur dalam rangka memperketat pengawasan terhadap pinjaman sebesar Rp820 miliar yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kepada Bankaltimtara, yakni dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPD Bankaltimtara pada Senin (13/4/2026).

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses dan pengembalian pinjaman berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan kerugian negara.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa lembaganya menjalankan fungsi pengawasan dengan mendalami aspek legalitas hingga mekanisme pinjaman tersebut.

“Yang kita lakukan ini kan fungsi pengawasan. Jadi yang dicari itu legalitasnya, caranya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kita khawatir ada sistem yang salah,” ujarnya saat ditemui awak media usai RDP.

Menurut Yenni, DPRD telah memanggil sejumlah pihak seperti perwakilan Bankaltimtara, perwakilan Pemprov Kaltim hingga Inspektorat, guna memperjelas proses pinjaman, termasuk skema pengembalian yang menjadi perhatian utama.

Hal ini penting agar tidak ada celah yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ia mengingatkan, risiko terbesar yang ingin diantisipasi adalah kemungkinan dana tidak kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Takutnya nanti ada risiko yang tinggi, uang tidak kembali. Itu yang kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim mendorong agar pengawasan diperketat, khususnya oleh pihak terkait bersama Pemkab Kukar. 

Mengingat dana tersebut bersumber dari keuangan daerah, akuntabilitas menjadi hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

Pinjaman ini sendiri ditargetkan mulai memasuki tahap pengembalian hingga batas akhir pada 30 Desember 2026.

DPRD pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses tersebut hingga tuntas.

“Karena ini uang negara, kita ingin pastikan betul-betul kembali. Sekarang masih berproses ke arah sana, nanti kita lihat hasilnya di akhir tahun 30 Desember 2026,” pungkasnya. (sobizz/raf)