ARUSBAWAH.CO -  Di tengah arus besar partai-partai parlemen yang mulai menggeser arah demokrasi lokal ke pemilihan kepala daerah lewat DPRD, PDI Perjuangan Kalimantan Timur memilih berdiri sendiri.

Sikapnya tegas, menolak pilkada tak langsung. 

PDIP Satu-satunya Fraksi Menolak Pilkada Tak Langsung

Saat ini, dari delapan fraksi di DPR RI, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menentang wacana pemilihan kepala daerah oleh legislatif.

Lima partai lain Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, dan Demokrat sudah menyatakan dukungan.

Sementara PKS dan PAN masih berada di posisi mengkaji.

Peta ini membuat PDIP terisolasi secara politik, namun justru itulah yang ingin ditunjukkan partai berlambang banteng tersebut, memilih peran sebagai penyeimbang kekuasaan di luar Koalisi Indonesia Maju, alih-alih ikut arus elite politik.

Awal Mula Wacana Pilkada Lewat DPRD Digulirkan

Ide wacana pilkada lewat DPRD pertama kali muncul saat Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyampaikannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-61 Golkar beberapa waktu lalu.

Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya telah mengkaji usulan tersebut dan mendorong pembahasan RUU politik dimulai tahun depan, dengan dalih efisiensi dan stabilitas.

Namun bagi Partai banteng pimpinan Megawati Soekarnoputri, logika efisiensi tak bisa mengalahkan prinsip dasar demokrasi.