ARUSBAWAH.CO -  Gelombang penolakan terhadap pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Kalimantan Timur yang mencapai 77 persen kembali memuncak. Masyarakat menilai kebijakan pemerintah pusat merugikan daerah penghasil sumber daya alam dan siap menindaklanjuti aksi protes sebelumnya.

Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim (LPADKT), Vendy Meru, menegaskan pihaknya akan melanjutkan gerakan rakyat.

“Kami akan lanjutkan gerakan berikutnya untuk memberikan warning kepada pusat,” tegas Vendy saat ditemui di Aula Dispora Kaltim, Sabtu (1/11/2025).

Tenda Perjuangan di Depan Kantor Gubernur

Aksi lanjutan rencananya dimulai awal pekan depan dengan mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Gubernur Kaltim.

Tenda ini menjadi simbol komitmen warga serta ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi tentang dampak pemangkasan DBH terhadap pembangunan lokal, dan mencari solusi keberlanjutan ekonomi di kabupaten/kota.

“Ini gerakan rakyat, bukan partai atau ormas. Semua identitas politik, suku, dan agama ditanggalkan. Ini soal harga diri daerah,” tambah Vendy.

Opsi Perlawanan: Setop Aktivitas Ponton Batu Bara

Jika pemerintah pusat tetap mengabaikan tuntutan, warga menyiapkan langkah tegas, termasuk menyetop aktivitas ponton batu bara di Sungai Mahakam.

“Simbol perlawanan sudah kami sampaikan melalui air, tanah, dan batubara kepada Gubernur. Kalau pusat tetap tuli, aktivitas ponton akan dihentikan,” tegas Vendy.

Dampak Pemotongan DBH bagi Rakyat Kaltim

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai pemotongan DBH sebagai bentuk perampasan hak rakyat.

Ia menyoroti ketidaktransparanan data hasil tambang dan DBH.

“Sumber daya alam Kaltim menyumbang hampir Rp600 triliun per tahun, tapi yang kembali ke daerah tidak sampai 10 persen. Ini penindasan ekonomi,” ujarnya.

Buyung juga menekankan lemahnya tata kelola APBD Kaltim.

Dari total anggaran Rp13 triliun, 60 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, sementara pemulihan lingkungan hidup hanya 0,03 persen. Infrastruktur, jalan, dan kesejahteraan masyarakat di pedalaman juga terabaikan.

Dampak terhadap Industri Media Lokal

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim menambahkan, pemangkasan DBH bukan hanya soal angka, tetapi keberlangsungan hidup masyarakat dan fungsi kontrol demokrasi.

Pelemahan ekonomi daerah juga berdampak pada industri media lokal, yang menjadi salah satu sektor pertama merasakan dampak melambatnya ekonomi.

Menurutnya, perjuangan menolak pemangkasan DBH harus disertai pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana publik di tingkat daerah.

“Tekan pusat, tapi bersihkan juga dapur kita sendiri. Jika industri media mati, suara rakyat Kaltim juga akan hilang,” pungkasnya.

Simbol Perlawanan Warga Kaltim

Aksi warga Kaltim yang semakin menguat ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam.

Tenda perjuangan dan opsi hentikan aktivitas ponton batu bara menjadi simbol perlawanan yang tegas, sekaligus peringatan bahwa hak-hak fiskal daerah harus dihormati. (wan/isa)