Sorotan Terhadap Netralitas ASN dan Anggaran Negara

Salah satu poin krusial yang ditekankan Rifky adalah masalah etika dan kepatuhan hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dalam video tersebut, tampak para guru mengenakan seragam dinas, yang menurut Rifky berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"ASN harus netral dan tidak boleh memihak pada pengaruh mana pun. Apalagi program Gratispol ini dibiayai oleh APBD, yang merupakan uang rakyat dari pajak masyarakat, bukan dana pribadi pejabat. Tidak seharusnya institusi pendidikan dijadikan panggung untuk memvalidasi citra politik tertentu," tegasnya.

Ia juga menyayangkan pelibatan siswa yang dianggap belum memiliki hak pilih atau dalam tahap perkembangan pemikiran kritis untuk menjadi instrumen endorse kebijakan politik praktis. 

Hal ini, menurutnya, bersinggungan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari penyalahgunaan kegiatan politik.

Respons Sekolah dan Pemblokiran Kritik

Polemik ini semakin memanas ketika upaya dialog yang dilakukan oleh alumni justru mendapat respons tertutup dari pihak sekolah.

Rifky menceritakan rekan alumninya bernama Austin, yang mencoba menyampaikan kritik langsung kepada pihak sekolah, justru berujung pada pemblokiran akun di media sosial Instagram.