Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 16.B/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tertanggal 21 Mei 2026 mengenai Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

Program pengadaan perlengkapan sekolah itu menjangkau 524 sekolah dengan total 63.004 peserta didik pada jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menemukan sedikitnya 1.189 data penerima di 151 sekolah tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Rinciannya, terdapat 134 siswa laki-laki di 51 sekolah yang tercatat memilih paket seragam berjilbab.

Kemudian 266 siswi berjilbab dari 40 sekolah memilih model seragam lengan pendek dan rok pendek yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, terdapat 20 siswa laki-laki di enam sekolah yang tercatat memilih model seragam jilbab berlengan panjang dengan rok panjang.

BPK juga menemukan 50 nama penerima ganda yang berasal dari 39 sekolah.

Temuan terbesar berasal dari sasaran penerima bantuan.

Sebanyak 719 penerima di 15 sekolah diketahui merupakan siswa kelas XI dan XII, padahal petunjuk teknis menetapkan bantuan hanya diperuntukkan bagi siswa baru atau kelas X.

Menurut BPK, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sedikitnya 470 peserta didik menerima perlengkapan sekolah yang tidak sesuai kebutuhan, serta berpotensi membuat 719 paket bantuan tidak dimanfaatkan oleh sasaran utama program.