Sebanyak 33 pengaduan atau 91,67 persen dinyatakan berkaitan dengan jalur domisili.

Adapun satu pengaduan menyangkut jalur afirmasi dan domisili, sedangkan dua lainnya terkait jalur prestasi akademik dan domisili.

Timwas mengklaim seluruh proses seleksi telah berjalan sesuai sistem.

Namun, bagi Rina Zainun, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari sisi pemahaman pendaftar terhadap sistem. 

Sebab, berdasarkan laporan yang diterima TRC PPA, banyak orang tua justru telah mendaftarkan anaknya ke sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka.

Masalah muncul karena sistem seleksi berdasarkan jarak membuat mereka kalah hanya dalam selisih beberapa meter.

"Padahal berdasarkan pengaduan yang diberikan, mereka memang sudah mendaftar di lingkungan sekolahnya sendiri," katanya.

Ia mencontohkan satu kasus yang rumah calon siswanya hanya berjarak sekitar 500 meter dari sekolah tujuan.

Namun saat proses seleksi berlangsung, batas penerimaan terakhir hanya mencapai sekitar 475 meter.

Selisih sekitar 25 meter itu membuat siswa tersebut otomatis tidak diterima.

"Ada yang jaraknya 500 meter. Tapi titik terjauh yang diterima itu 475 meter. Berarti dia kelebihan sekitar 25 meter," ujarnya.

Akibatnya, sistem secara otomatis mengalihkan pilihan siswa itu ke sekolah berikutnya.

Masalahnya, sekolah kedua juga telah dipenuhi calon siswa yang rumahnya lebih dekat.

Hal serupa terus berulang hingga akhirnya ada calon siswa yang ditolak berkali-kali.

"Nah, akhirnya terlempar lagi ke sekolah B, lalu ke sekolah C. Begitu terus sampai ada yang sampai sembilan sekolah tertolak," kata Rina.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan persoalannya terletak pada mekanisme seleksi berbasis jarak yang membuat selisih beberapa meter saja dapat menentukan nasib seorang calon siswa.

"Sistem inilah yang akhirnya membuat orang-orang ini jadi tidak bisa masuk karena penolakan titik terjauh koordinatnya," kata Rina.

Hingga kini, TRC PPA masih menunggu hasil evaluasi Disdikbud Kota Samarinda.

Mereka berharap seluruh calon siswa yang telah mengadu akhirnya memperoleh sekolah, sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan setelah tahun ajaran baru dimulai.

"Kita masih mengupayakan, kita masih menunggu. Sampai saat ini kita semua masih berupaya dan berusaha agar hak pendidikan anak-anak ini bisa terpenuhi semua. Semua harus bisa sekolah, terutama yang mengadu melalui TRC PPA," tutupnya. 

(raf)