ARUSBAWAH.CO -  Salah satu travel umrah dan haji di Samarinda menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program Gratispol perjalanan religi bagi marbot masjid.

Pihak travel mempertanyakan transparansi pelaksanaan, terutama soal mekanisme penunjukan travel penyelenggara umrah yang dinilai tidak melalui proses auction alias lelang terbuka

Keluhan itu disampaikan lewat pesan langsung ke redaksi Arusbawah.co pada Sabtu (30/8/2025).

Pihak travel yang enggan disebutkan namanya merasa janggal karena program yang menghabiskan dana hibah Rp32 miliar itu tidak membuka kesempatan yang sama bagi semua penyelenggara jasa perjalanan.

Pihak travel itu mengeluhkan program Gratispol “umroh bagi marbot” yang dinilainya tidak melalui mekanisme lelang.

Ia menuturkan bahwa biasanya proyek semacam ini selalu ada proses lelang dan penunjukan jika ada pemenang.

Namun, kali ini menurutnya penunjukan dilakukan langsung ke travel-travel yang disebut sebagai kolega wakil gubernur, tanpa membuka kesempatan bagi travel besar lainnya.

“Saya admin travel di Samarinda min. Mau melaporkan untuk program Gratispol ‘umroh bagi marbot’ apakah tidak ada lelang travel ya? Kami travel-travel besar kok tidak dikasih lelang seperti seharusnya. Kalau ada proyek pasti ada lelang dan penunjukan jika menang. Kok ini langsung penunjukan ke kolega-kolega travel wakil gubernurnya, bukan lelang seperti biasanya,” ujarnya dalam pesan yang disampaikan ke redaksi. 

Travel Samarinda Nilai Program Gratispol Tertutup

Lebih jauh, pihak travel menilai pola yang terjadi terkesan tertutup.

Hanya sebagian travel yang dianggap dekat dengan lingkaran pejabat yang diikutsertakan, sementara travel berizin lengkap dan berpengalaman di Samarinda justru terpinggirkan.

Ia menegaskan bahwa di lapangan hanya travel yang disebut-sebut sebagai kolega istri wakil gubernur yang diikutsertakan.

Sementara, travel lama di Samarinda yang memiliki izin lengkap tidak pernah diundang.

Menurutnya, setidaknya pemerintah bisa mengundang semua pihak dalam forum presentasi massal atau melalui mekanisme lelang resmi.

Dengan begitu ia menilai, meski akhirnya diterima atau tidak, tetap ada itikad baik dan proses yang benar.

“Seperti itu memang di lapangan, hanya travel kolega istri wakil gubernur saja yang diikutsertakan. Travel lama di Samarinda seperti kami yang punya izin lengkap tidak diundang. Minimal undang kami dalam presentasi massal atau secara lelang lah. Misalnya ada 30 travel berizin di Samarinda, undang saja semuanya. Mau diterima atau tidak, setidaknya ada itikad baik. Prosesnya benar,” katanya.

Pemprov Kaltim Bantah Tudingan Penunjukan Khusus

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, membantah tudingan adanya penunjukan khusus.

Dasmiah menjelaskan bahwa memang tidak ada proses lelang karena program tersebut dianggap sebagai hadiah untuk masyarakat.

Ia menuturkan, tugas pihak Kesra hanya sebatas melakukan transfer dana ke penerima bantuan.

Namun, karena ada kewajiban memastikan keberangkatan, pihaknya kemudian menyampaikan kepada penerima hadiah bahwa ada 15 travel yang mengajukan diri sebagai pelaksana.

Dari situ, penerima dipersilakan untuk langsung berhubungan dengan travel terkait.

“Memang nggak ada lelang karena ini hadiah kepada masyarakat. Tugas kami di Kesra hanya sampai mentransfer. Tapi karena ada kewajiban memastikan keberangkatan, kami sampaikan kepada penerima hadiah ada 15 travel yang juga mengajukan diri sebagai pelaksana. Kami rekomendasikan dan silakan berhubungan langsung dengan jamaah,” jelas Dasmiah saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, jika Pemprov membuka tender justru keliru karena dana hibah ditransfer langsung ke penerima hadiah.

“Kalau ada tender malah kami salah. Logikanya, masa kami yang mencari travel? Harusnya travel yang proaktif bertanya soal prosedur umrah. Saya tidak kenal dengan travel yang melaksanakan kegiatan. Masa dibilang kolega pak Gubernur, wong ada 15 travel berizin dan lengkap semua,” tegasnya.

Program Gratispol Berjalan Lima Tahun

Dasmiah menambahkan, program ini berlangsung lima tahun dengan sistem bergantian sehingga kesempatan terbuka luas bagi travel lain.

“Jangan dibalik menyalahkan Pemprov. Travel harus proaktif cari peluang. Saya tidak punya kepentingan. Jangan menyebar fitnah, ini kegiatan ibadah. Yang punya usaha travel ya harus aktif mencari kesempatan. Kalau saya yang nyari travel, malah nanti dibilang ada apa-apa,” pungkasnya.

Data Keberangkatan Jamaah Gratispol

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim pada Selasa (26/8/2025) telah memberangkatkan 880 penerima penghargaan perjalanan religi.

Dari jumlah tersebut, 796 orang dijadwalkan berangkat tahap pertama, terdiri dari 603 jamaah umrah dan 193 orang non-muslim ke tempat ibadah masing-masing.

Keberangkatan dibagi empat kloter: 211 orang pada 26 Agustus, 196 orang pada 9 September, 96 orang pada 10 September, dan 100 orang pada 12 September.

Kloter pertama dilepas langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

(wan)