Ketika data tidak akurat, mereka yang paling membutuhkan justru bisa hilang dari radar kebijakan.

“Jangan sampai karena pendataan yang lemah, masyarakat miskin justru tidak tersentuh bantuan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi lapangan yang lebih serius. Sebab di balik angka-angka dalam sistem, ada kehidupan nyata yang bergantung pada kehadiran negara.

Meski kewenangan pendidikan SMK berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ismail menegaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tetap punya tanggung jawab moral—bahkan administratif—untuk memastikan warganya hidup layak.

Kisah Mandala menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan tidak selalu tampak di permukaan. Kadang, ia tersembunyi dalam hal-hal kecil—seperti sepatu yang tak lagi muat—hingga akhirnya berubah menjadi tragedi yang tak seharusnya terjadi. (adv)